VIVAnews - Komisi Pemilihan menganggarkan Rp 1,09 miliar untuk
honorarium peliputan media. Pos itu menjadi bagian dari mata anggaran
peliputan dan dokumentasi pemilu 2009 sebesar Rp 4,7 miliar.
Koordinator Politik Anggaran Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran, Roy Salam, menilai anggaran itu perlu direvisi. Menurut
dia, nilainya terlalu besar untuk pos kegiatan itu sehingga
berpotensi pemborosan.
"Honorarium peliputan sebesar 1,09 miliar itu untuk siapa. Kalau
untuk wartawan, tidak perlu. Karena media sudah punya alokasi
sendiri," kata Roy dalam jumpa pers di Media Center KPU, Jalan Imam
Bonjol, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2009.
Roy juga sangsi anggaran sebesar itu untuk optimalisasi pelayanan di
media center. Buktinya, selama ini media center tidak menjadi garda
depan penyebaran informasi pemilu. "Malah, beberapa waktu lalu akses
masyarakat ke media center dibatasi," katanya.
Kliping : VIVAnews
--
erensdh
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar